JAKARTA, iNewsDepok.id - Ketua DPW PPP DKI Jakarta terpilih saat Musyawarah Wilayah (Muswil) PPP DKI Jakarta pada Mei 2021, Saiful Rahmat Dasuki, mengatakan bahwa ia akan terus menggelar demonstrasi di kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, hingga haknya dipenuhi.
Pasalnya, sebagai kader yang terpilih menjadi ketua DPW PPP DKI Jakarta, ia tak terima karena yang ditetapkan oleh DPP dalam surat keputusan (SK) yang diterbitkan, bukanlah atas nama dirinya, melainkan nama orang lain.
"Ini adalah kesewenang-wenangan DPP terhadap hasil Muswil PPP DKI Jakarta pada bulan Mei 2021 yang disepakati bahwa yang terpilih menjadi ketua DPW PPP DKI Jakarta adalah saya," kata Saiful kepada wartawan di Jakarta, Kamis (28/7/2022).
Mantan ketua GP Anshor DKI Jakarta ini mengakui kalau pada awal-awal masalah ini muncul, dia sempat menjalin komunikasi dengan Ketum DPP PPP, Suharso Monoarfa, tetapi Suharso menyerahkan masalah ini kepada almarhum Abraham Lunggana ketika tokoh yang akrab disapa Haji Lulung tersebut masih hidup.
Namun, sayang, pertemuan yang dilakukan dengan Haji Lulung tidak mencapai kesepakatan yang win win solution, sehingga Saiful kemudian menempuh jalur konstitusional dengan membawa permasalahan ini ke Mahkamah Partai, dan kemudian menggugat ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, tetapi gugatan tidak dikabulkan karena Mahkamah Partai belum mengeluarkan putusan atas permasalahannya itu.
"Jadi, saya lalu kembali membawa masalah ini ke Mahkamah Partai, dan sekarang masih dalam proses," imbuhnya.
Namun, kata Saiful lagi, karena permasalahan yang dihadapinya ini berlarut-larut, bahkan hingga hampir satu tahun, maka ia meningkatkan gerakan yang dilakukan dengan juga melakukan aksi unjuk rasa yang terus menerus di kantor DPP PPP.
"Jadi, selama DPP belum menganulir SK yang bukan atas nama saya itu, saya akan terus melakukan demonstrasi di kantor DPP PPP," tegasnya.
Salah satu tokoh pemuda Jakarta ini mengakui kalau tindakan Ketum PPP Suharso Monoarfa menerbitkan SK yang bukan atas namanya merupakan tindakan yang arogan, sewenang-wenang, dan sangat jelas melanggar AD/ART partai, karena nama yang di-SK-kan, yaitu Guruh Tirta Lunggana, adalah kader PPP yang tidak mengikuti proses pemilihan dalam Muswil.
"Jadi, penerbitan SK atas namanya itu tidak memiliki dasar pijakan, yakni Muswil," tegasnya.
Saiful juga mengakui kalau apa yang dialaminya ini merupakan yang pertama di Jakarta, tetapi kasus serupa terjadi juga di daerah lain.
"Tapi DKI yang paling kencang melakukan perlawanan, sehingga kami merasa kalau gerakan Ini tidak diteruskan, maka arogansi dan oligarki akan makin berkembang di PPP sehingga akan merusak PPP di masa yang akan datang," imbuhnya
Saiful menilai ada beberapa alasan mengapa Ketum DPP PPP Suharso Monoarfa bersikap arogan dan sewenang-wenang, sehingga tidak mendengar aspirasi kader.
Menurutnya, Suharso lebih mengedepankan pragmatisme politik, sehingga kebijakan-kebijakannya lebih mementingkan pragmatisme tersebut ketimbang kader-kader yang telah berjuang habis-habisan dalam rangka menjaga marwah partai.
Ketika ditanya apakah gerakannya ini didukung kader-kader lain, terutama dari para tokoh dan senior-senior di PPP? Saiful mengiyakan.
"Mereka sangat mendukung, terutama yang tidak terakomodir dalam kepengurusan. Apalagi karena fusi partai sebagai pendiri PPP dan sebagai elemen penting partai, juga sudah tidak lagi dijadikan pertimbangan dalam menjalankan roda organisasi," jelasnya.
Ketika ditanya apa yang akan dilakukannya jika aksi unjuk rasanya yang berkesinambungan tak juga membuat Suharso memenuhi haknya sebagai orang yang terpilih sebagai ketua DPW PPP DKI Jakarta? Saiful mengatakan kalau dengan berat hati ia dan para pendukungnya akan meminta agar DPP melakukan perubahan kepemimpinan.
"Karena kami anggap ketua umum yang hari ini sangat arogan dan sangat sewenang-wenang," tegasnya.
Untuk diketahui, Guruh Tirta Lunggana adalah anak Haji Lulung.
Editor : Rohman
Artikel Terkait
