Yusril Ihza Mahendra: Siapa Pun Bisa Diperiksa Kasus Penyadapan Ilegal, Termasuk Jokowi!

.JAKARTA, iNewsDepok.id - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pihak kepolisian dapat memeriksa siapa saja dalam penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret Mantan Kapolri sekaligus Kepala Staf Kepresidenan, Listyo Sigit Prabowo.

Yusril menyatakan bahwa peluang pemeriksaan tersebut terbuka bagi siapa pun, termasuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), sepanjang penyidik menemukan fakta hukum dan alat bukti yang cukup.

Baca Juga

BREAKING NEWS Bareskrim Polri Tetapkan Tersangka Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo 

"Pada intinya sih siapa pun yang cukup kuat fakta-fakta dan alat-alat buktinya untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan tentu akan dilakukan terhadap siapa pun," kata Yusril kepada wartawan di Banda Aceh, Rabu (4/11/2026).

Ketika dipastikan kembali mengenai kemungkinan pemeriksaan terhadap mantan presiden, Yusril membenarkan hal tersebut. Kendati demikian, ia mengingatkan publik dan semua pihak agar tidak berspekulasi serta tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah sebelum kepolisian menyampaikan pembuktian fakta secara terang benderang.

"Ya, termasuk siapa pun. Berarti siapa pun, ya. Ya tidak terbatas pada orang-orang tertentu, tapi kita tidak bisa apriori mengatakan menyangka itu, menyangka ini," ujarnya.

Baca Juga

Apresiasi Restorasi Polri Era Listyo Sigit, Boni Hargens: Nyata, Bukan Retorika Semata

Yusril menyebut proses pengungkapan perkara sepenuhnya diserahkan kepada penyidik. Pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan akan dimintai keterangan terlebih dahulu sebelum penyidik menentukan kelanjutan penanganan perkara.

"Lebih baik kita serahkan lakukan penyelidikan dan penelitian dan penyidikan untuk mengungkap fakta-fakta dan siapa saja yang terlibat ya tentu akan dimintai keterangan terlebih dahulu sampai ada kesimpulan dari para penyidik apakah kasus itu hanya sampai berhenti pada tingkat penyelidikan saja pada orang tertentu, apakah perlu ditingkatkan pada tingkat penyidikan," tuturnya.

Dia menegaskan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Menurutnya, arahan Presiden Prabowo Subianto agar kasus tersebut ditangani secara tegas telah ditindaklanjuti oleh Bareskrim Polri.

Baca Juga

Boni Hargens: Memulihkan Kepercayaan Publik, Teladan Kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit

"Ya, arahan beliau memang supaya kasus ini penegakan hukum itu dilakukan dengan tegas dan tanpa pandang bulu. Dan telah dilakukan oleh para penyidik Bareskrim Mabes Polri," katanya.

Yusril juga menyebut jumlah orang yang diperiksa dalam perkara tersebut bertambah. Namun, hingga saat ini belum ada penetapan tersangka baru.

"Orang yang diperiksa bertambah, tapi belum ditetapkan statusnya. Jadi belum ada tersangka baru, tapi penyelidikan terus dilanjutkan dan saya kira mungkin hari-hari mendatang akan ada penetapan tersangka baru jika memang ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup seperti diatur dalam KUHAP," ujarnya.

Baca Juga

Akademisi Senior Dukung Kapolri soal Penguatan Kompolnas lewat Revisi UU Kepolisian

Dia menambahkan, saksi yang diperiksa sejauh ini berasal dari internal Polri. Meski demikian, pemeriksaan dapat berkembang ke pihak di luar institusi kepolisian.

"Sementara ini dari internal Polri. Tapi bisa saja dalam pengembangan juga menemukan orang lain yang terlibat di luar institusi kepolisian," katanya.

Editor: Vitrianda Hilba Siregar