Kebakaran Jenggot! Dedi Mulyadi Datangi BPK Minta Audit Isu Dana Mengendap Rp4,1 Triliun

BANDUNG, iNews Depok.id - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bak kebakaran jenggot terhadap isu yang dilempar Menkeu Purbaya soal dana Pemprov Jabar mengendap Rp4,1 triliun di bank. 

Dedi Mulyadi menjadi sosok yang bereaksi paling keras terhadap data dari Menkeu. Dedi mengungkapkan dana Pemprov Jabar di bank bukan Rp4,1 melainkan Rp2,4 triliun. 

Baca Juga

Tragis 3 Tewas di Pesta Pernikahan Anak Dedi Mulyadi dan Irjen Karyoto, Terinjak dan Berdesakan

Dedi juga menyatakan dana tak diendapkan dalam bentuk deposito, tetapi dana kas cair untuk keperluan belanja daerah.

Berbeda dengan Dedi Mulyadi, Gubernur DKI Jakarta membenarkan hingga 1000 persen data yang digulirkan Menkeu Purbaya. 

Dedi sebelumnya sudah mendatangi Depdagri dan Bank Indonesia. Hari ini Dedi mendatangi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Baca Juga

Hilang Ponsel Malah Untung Berlipat-lipat, Pelukis Mural Depok Serasa Mimpi

“Hari ini kita ke Badan Pemeriksa Keuangan untuk meminta dilakukan pendalaman audit terhadap kas Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” kata Dedi Mulyadi saat ditemui di Kantor BPK Perwakilan Jawa Barat, Jalan Moh Toha, Bandung, Jumat (24/10/2025) seperti dikutip dari iNews Bandung Raya. 

Langkah tersebut, kata Gubernur Jawa Barat perlu dilakukan agar ada kejelasan dan transparansi. Ia tak mau publik disesatkan oleh data yang belum terverifikasi secara audit. 

Gubernur Jabar yang akrab dengan sebutan KDM dan Demul itu berharap BPK mengawasi kas Pemprov Jabar untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Baca Juga

Kejutan Dedi Mulyadi: Kirim Surat Edaran, Warga Tak Punya KK Tetap Bisa Sekolah

“Pemeriksaan ini penting agar output, outcome, dan benefit publiknya bisa terukur. Dan secara kewenangan, yang bisa memeriksa arus kas pemerintah daerah itu hanya dua lembaga: BPK dan BPKP,” tegasnya.

Terkait hasil audit, Dedi berharap langkah ini dapat menjawab polemik yang berkembang di publik. Audit akan dilakukan hingga akhir tahun dan hasilnya akan diumumkan pada April 2026.

“Langkah ini untuk memberikan penjelasan kepada publik bahwa keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terbuka dan bisa diakses siapa pun. Saya bahkan sering menyampaikan anggaran per item dalam setiap kesempatan,” tegas KDM. 

Editor : M Mahfud