Dedi Mulyadi Usulkan Pria Wajib KB Vasektomi Syarat Terima Bansos 

DEPOK, iNewsDepok.id - Pria di Jawa Barat yang ingin menerima bantuan sosial harus ikut vasektomi. Hal ini disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat berada di Kota Depok, Jawa Barat, Senin, 29 April 2025. 

Baca Juga

Kebakaran Jenggot! Dedi Mulyadi Datangi BPK Minta Audit Isu Dana Mengendap Rp4,1 Triliun

Dedi Mulyadi berencana menerapkan kebijakan baru yang mewajibkan pria mengikuti program Keluarga Berencana (KB), khususnya vasektomi sebagai syarat menerima  bantuan sosial bagi masyarakat prasejahtera.

"Kebijakan ini akan berlaku untuk semua jenis bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat,"  kata Dedi.

Dalam wawancara di Balai Kota Depok Dedi Mulyadi menyatakan, para penerima bantuan sosial yang dimaksud adalah bantuanbiaya kelahiran, rumah sakit, listrik, bantuan pangan non tunai, bantuan perumahan, bantuan tanah, maupun beasiswa untuk anaknya. "Maka saya harapkan suaminya ikut program KB, khususnya vasektomi, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya," ujarnya.

Baca Juga

Tragis 3 Tewas di Pesta Pernikahan Anak Dedi Mulyadi dan Irjen Karyoto, Terinjak dan Berdesakan

Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk memastikan distribusi bantuan pemerintah yang lebih adil dan merata. Ia meyakini bahwa pengendalian kelahiran merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial.

Dedi juga menyoroti ketidakseimbangan beban program KB yang selama ini ditanggung perempuan, dan menegaskan bahwa sudah saatnya para suami ikut bertanggung jawab melalui program vasektomi sebagai wujud kesadaran diri.

Dedi Mulyadi menyoroti beban berat program KB yang selama ini hanya diemban perempuan, dan menegaskan perlunya peran aktif suami melalui vasektomi sebagai wujud kesadaran diri. Dia juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap fenomena keluarga prasejahtera yang sering melahirkan melalui operasi sesar, dengan biaya hingga Rp25 juta per tindakan, yang dinilai tidak sebanding dengan kondisi ekonomi mereka.

Baca Juga

Hilang Ponsel Malah Untung Berlipat-lipat, Pelukis Mural Depok Serasa Mimpi

"Lahiran itu nggak tanggung-tanggung loh Rp25 juta, Rp15 juta, karena rata-rata sesar. Dari sisi tanggung jawab ketika seseorang menikah, maka dia bertanggung jawab terhadap kehamilannya, kelahirannya, pendidikannya," jelas Dedi.

Menurutnya, tanpa pengendalian kelahiran, bantuan pemerintah akan terpusat pada keluarga besar yang kurang mampu, mengabaikan keluarga lain yang juga membutuhkan. Rencana kebijakan ini masih dalam tahap koordinasi antar instansi, dan Pemprov Jawa Barat berencana melakukan uji coba di beberapa wilayah sebelum implementasi menyeluruh.

Baca Juga

Kejutan Dedi Mulyadi: Kirim Surat Edaran, Warga Tak Punya KK Tetap Bisa Sekolah

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta