Tren #KaburAjaDulu: Keresahan Kawula Muda Atau Pemerintah Yang Tidak Peka?

DEPOK, iNews Depok.id - Belakangan ini, jagat media sosial diramaikan dengan seruan #KaburAjaDulu di berbagai kanal media sosial, salah satunya X (Twitter). Tagar ini bahkan sempat menjadi topik tren unggahan di Indonesia.

Lalu, apa sebenarnya makna di balik tren #KaburAjaDulu?

Baca Juga

Jelang Lebaran, Kakanwil Imigrasi Jabar Tinjau Pelayanan di Kantor Imigrasi Depok

Jika kita menelusuri tagar tersebut di fitur pencarian X dan situs peramban Google, akan ditemukan berbagai unggahan yang berisi ajakan untuk pindah ke negara lain, baik melalui beasiswa pendidikan, lowongan pekerjaan, atau berbagai peluang lainnya.

Fenomena ini tentunya tidak terlepas dari pengaruh digitalisasi dan media sosial yang menggambarkan kehidupan di negara lain yang tampak lebih menjanjikan.

Warganet merasa bahwa dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh platform digital, mencari kesempatan di luar negeri kini terasa lebih mudah dan terbuka lebar.

Baca Juga

MCU dan Pramdana Capital Luncurkan Program Pengembangan Kewirausahaan untuk Mahasiswa

Beberapa cuitan juga mengaitkan #KaburAjaDulu dengan tagar viral lainnya seperti #PeringatanDarurat. Tidak jarang, unggahan tersebut disertai dengan keluhan warganet tentang kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang sedang terjadi di Indonesia.

Banyak kawula muda pesimis dengan situasi politik yang terjadi saat ini yang mempengaruhi sektor kebutuhan pokok sebagian besar masyarakat, salah satunya kemudahan memperoleh lapangan kerja yang layak. Bahkan bukan hanya kawula muda, mereka yang berusia matang dan masih produktif saja dibuat resah akan sulitnya mencari lapangan kerja yang layak.

Salah satu contoh kasus adalah, seorang Kepala Desa Sukamulya, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, Dodi Ramdani, yang memilih mengundurkan diri dari jabatannya seorang kepala desa (Kades), demi bisa bekerja di Jepang.

Baca Juga

PUPR Depok Berjibaku Tiap Pagi Bersihkan Sampah di Kali yang Belah Balai Kota Depok

Dodi mengaku, keputusannya ingin bekerja di Jepang karena faktor usia, dan lapangan kerja di negeri sakura itu lebih luas.

"Tahun 2007 itu saya pernah bekerja di Yamaha selama empat tahun, namun dengan keadaan posisi masih tetap kontrak sehingga saya memutuskan untuk ke Jepang pada waktu itu ada seleksi Alhamdulillaah lolos," kata Dodi kepada wartawan," Minggu (16/2/2025).

"Pada 2012 pulang, saya datang ke Indonesia Alhamdulillah apa yang menjadi tujuan saya punya mobil, sawah bisa tercapai, pada waktu itu saya punya mobil kolbak (bak terbuka-red) dihibahkan untuk masyarakat," imbuhnya.

Baca Juga

Wakil Wali Kota Depok Soroti Faktor Penyebab Banjir di Taman Duta

Dodi hanya secuplik kisah para pencari kerja, yang lebih memilih mencari cuan di negeri orang.

Tren #KaburAjaDulu. (Grafis: iNews.id)

Kegamangan kawula muda akan sulitnya mencari lapangan kerja ditanggapi beragam oleh para pemangku kebijakan, yaitu pemerintah.

Respons unik datang dari Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding, yang menyebut perlu adanya perbaikan pendidikan dan doktrin ideologi masyarakat Indonesia, menyikapi tren #KaburAjaDulu yang belakangan jadi perbincangan hangat.

Baca Juga

Wakil Wali Kota Depok Tinjau Sejumlah Titik Banjir, Minta Langkah Cepat Penanganan

Dalam pernyataannya, Karding masih terlihat belum memahami esensi tren tersebut. Menurutnya, meskipun seruan tersebut terlihat sepele, namun sesungguhnya itu menjadi hal yang sangat mendasar, di mana peningkatan rasa cinta tanah air dan bangsa, serta semangat kebangsaan masih belum masif dilakukan.

"Mungkin koreksi anak muda terhadap kita, oleh karena itu kita harus memperbaiki beberapa hal. Pertama, cinta kepada Tanah Air itu harus ada yang kita perbaiki ke depan. Sistem pendidikan kita dan sistem doktrin ideologi kita," ungkapnya saat dijumpai di kantornya di Jakarta, Senin (17/2/2025).

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli merespons tagar #KaburAjaDulu yang viral di media sosial dengan sudut pandang ketenagakerjaan. Tagar tersebut berupa ajakan ramai-ramai meninggalkan Indonesia untuk bekerja ke luar negeri.

Dalam hal ini, Yassierli mengakui kesempatan kerja di luar negeri memang terbuka lebar daripada di Indonesia.

"Tanggapannya, ya itu apa ya ini kan netizen terkait dengan kabur aja, memang di satu sisi saya lihat kesempatan kerja di luar memang ada ya," kata Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Yassierli menilai tagar tersebut bukan seruan untuk kabur dari Indonesia. Namun dorongan untuk meningkatkan kemampuan di luar negeri dan kembali untuk membangun bangsa.

"Jadi semangatnya bukan kabur sebenarnya, jadi kalau memang ingin untuk meningkatkan skill dan ada peluang kerja di luar negeri, kemudian kembali ke Indonesia bisa membangun negeri, ya tidak masalah," tutur dia.

Meski begitu, Yassierli mengakui hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih baik agar tidak ada seruan kabur atau pindah tersebut.

"Ini tantangan buat kita kalau memang itu adalah terkait dengan aspirasi mereka. Ayo pemerintah create better job (menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik), itu yang kemudian menjadi catatan kami dan concern kami," kata Yassierlie.

Sebelumnya, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Judha Nugraha turut merespons tagar tersebut. Dia mengingatkan, bekerja di luar negeri harus melalui syarat yang ketat.

"Satu hal yang kita tegaskan, hak setiap warga negara bekerja di luar negeri. Namun, lakukan melalui dengan prosedur yang benar dan jalur yang legal," kata Judha, dikutip Jumat (14/2/2025).

Judha mengingatkan, ada 67.000 WNI di luar negeri yang melanggar keimigrasian. Mereka terancam terkena masalah karena tidak melalui prosedur yang legal.

"Artinya banyak warga negara kita bekerja di luar negeri masih melalui jalur non-prosedural apalagi pakai jalur ilegal. Ini jadi pola imigrasinya yang belum aman," ujarnya.

Dia berharap, WNI yang ingin bekerja di luar negeri memenuhi seluruh persyaratan. Dengan demikian, para WNI tidak terkena masalah dan terhindar dari penipuan.

“Banyak yang bekerja di luar negeri tapi kemudian tidak dilengkapi dengan visa kerja, bahkan tanda tangan kontrak sejak awal, bahkan dia tidak paham kredibilitas perusahaannya, itu yang harus dipegang," ujar Judha.

Editor : M Mahfud