get app
inews
Aa Text
Read Next : Dandim Depok Kolonel Iman Widhiarto Dianugerahi Penghargaan atas Kiprah di Ketahanan Pangan

Penahanan Ijazah Siswa Depok, Anggota DPRD Desak Gubernur Jabar Tak Sekadar Wacana di Medsos

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:46 WIB
header img
Anggota DPRD Depok dari Fraksi PDIP, Imam Turidi. (Foto: iNews Depok/Ist)

DEPOK, iNews Depok. id - Anggota DPRD Depok dari Fraksi PDIP, Imam Turidi, menyoroti imbauan Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi (KDM), yang meminta sekolah segera menyerahkan ijazah siswa meski masih memiliki tunggakan pembayaran. 

Menurutnya, imbauan itu harus diikuti dengan tindakan konkret agar tidak sekadar menjadi wacana di media sosial.

"Dunia sosmed memang banyak manfaat, termasuk untuk menyampaikan imbauan. Saya pun mendukung pernyataan beliau (KDM). Namun, jika ingin benar-benar menyelesaikan masalah penahanan ijazah warga kurang mampu, harus ada pengawasan serius dari Gubernur," kata Imam Turidi, Selasa (30/1/2025).

Pria yang akrab disapa IT itu menekankan bahwa solusi tidak bisa hanya berupa pernyataan di media sosial atau surat edaran. Ia mendorong Gubernur Jawa Barat untuk mengumpulkan ketua atau pemilik yayasan sekolah swasta di Depok dan seluruh Jawa Barat untuk memberikan pemahaman serta kepastian bahwa pemerintah provinsi hadir untuk menyelesaikan permasalahan ini.

"Yang pasti, kepala sekolah swasta lebih patuh kepada ketua yayasan yang memiliki sekolah. Jadi, harus ada langkah nyata, bukan hanya imbauan di media sosial. Jika tidak ada tindakan konkret, bisa saja hasilnya seperti pepatah ‘bagaikan lebah tak menghasilkan madu’," tegas IT.

Sebelumnya, Gubernur terpilih Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengimbau seluruh kepala sekolah dari tingkat SD hingga SMA di Jawa Barat untuk segera menyerahkan ijazah kepada siswa yang telah lulus. Ia menegaskan bahwa ijazah merupakan dokumen penting bagi masa depan siswa, baik untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.

Dedi juga menyoroti kemungkinan adanya tunggakan yang menjadi kendala dalam penyerahan ijazah. Ia meminta agar sekolah segera mendata tunggakan tersebut dan menyusun mekanisme penyelesaiannya.

“Apabila ada tunggakan yang ditimbulkan, silakan segera disusun tunggakannya dan nanti ada tim yang akan berkoordinasi dengan bapak ibu kepala sekolah mengenai kewajiban siswa tersebut,” kata Dedi melalui akun TikTok Kang Dedi Mulyadi.

Polemik penahanan ijazah ini memang sudah lama mencuat, terutama di kalangan siswa dari keluarga kurang mampu. Pemerintah daerah diharapkan dapat segera merumuskan solusi yang lebih nyata agar hak pendidikan setiap anak tetap terjaga.

"Jadi, permasalahan ini harus ada tindakan nyata," pungkas IT.

Editor : M Mahfud

Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
Lihat Berita Lainnya
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut