PTUN Vonis Anies dengan Hukuman Ngeruk Kali Mampang Hingga Pondok Jaya

JAKARTA, iNews.id - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan tujuh warga terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait program pencegahan banjir yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

Gugatan ketujuh warga tersebut, yaitu Tri Andarsanti Pursita, Jeanny Lamtiur Simanjuntak, Gunawan Wibisono, Yusnelly Suryadi, Hj. Shanty Widhiyanti SE, Virza Syafaat Sasmitawidjaja, dan Indra terdaftar dengan nomor 205/G/TF/2021/PTUN.JKT.

Baca Juga

Terang Benderang Anies Dukung Imam-Ririn, Anak Abah Yakin Paslon 01 Menangkan Pilkada Depok

"Mewajibkan Tergugat untuk mengerjakan pengerukan Kali Mampang secara tuntas sampai ke wilayah Pondok Jaya. Memproses pembangunan turap sungai di kelurahan Pela Mampang," demikian bunyi amar putusan yang dibacakan majelis hakim PTUN yang diketuai Sahibur Rasid dengan anggota Pengki Nurpanji dan Sudarsono seperti dikutip dari SIPP PTUN Jakarta, Kamis (17/2/2022).

Putusan ini dibacakan Selasa (15/2/2022) secara e-court.

Berikut poin lengkap petitum gugatan yang dilayangkan ketujuh warga terhadap Anies:

Baca Juga

Emak-Emak Pendukung Anies Tetap Dukung Imam-Ririn, Hadir Saksikan Undian Nomor Urut Paslon

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya.

2. Memerintahkan dan mewajibkan tergugat untuk:

a. Segera melaksanakan dalam waktu 7 hari kerja sejak putusan PTUN, terkait upaya pencegahan banjir sesuai dengan yang sudah diamanatkan sebagaimana telah dituangkan dalam Perpres 2/2015; RPJMD DKI; Perda 1/2014; Perda 1/2012; khususnya untuk kawasan daerah Jakarta Selatan, sebagaimana ditetapkan dalam Perda 1/2012, Pasal 147 ayat 3, yakni pembangunan dan peningkatan kapasitas saluran drainase untuk mengatasi genangan air terutama di Kecamatan Tebet, Mampang, Pondok Pinang, Bintaro, Kalibata, Pasar Jumat, dan kawasan geografis cekungan/ parkir air, normalisasi Kali Pesanggrahan, Kali Grogol, Kali Krukut, Kali Baru, Kali Mampang, Kali Cideng, Kali Ciliwung dan Kali Sekretaris.

Baca Juga

Anies Baswedan Curhat KTP 2 Anaknya Dicatut Oleh Calon Independen Cagub Dharma-Kun

b. Segera melaksanakan dalam waktu 7 hari kerja sejak putusan PTUN, terkait upaya pencegahan banjir sesuai dengan yang sudah diamanatkan sebagaimana telah dituangkan dalam Perpres 2/2015; RPJMD DKI; Perda 1/2014; Perda 1/2012; khususnya untuk kawasan daerah Jakarta Timur, sebagaimana ditetapkan dalam Perda 1/2012, Pasal 156 ayat 4, yakni pemulihan kapasitas saluran aliran mantap terutama Kali Ciliwung, Kali Cakung, Kali Sunter, Kali Cipinang, Kali Buaran, Kali Jati Kramat, dan Kali Baru TImur, penataan bantaran sungai melalui penertiban bangunan ilegal di bantaran Kali Ciliwung, Kali Baru Timur, Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Jati Kramat dan Kali Buaran.

c. Segera melaksanakan dalam waktu 7 hari kerja sejak putusan PTUN, upaya pencegahan makro banjir Jakarta sebagaimana dinyatakan pada peraturan perundang-undangan.

3. Menghukum tergugat untuk mengganti kerugian kepada para penggugat: Kerugian yang diderita seluruhnya sebesar Rp1.081.950.000.

Baca Juga

KIM Plus, Langkah Paling Realistis PKS Berlayar di Pilkada Jakarta

4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Editor : Rohman