Tutup Celah Penipuan Berkedok PTSL, BPN Kota Depok Minta Masyarakat Jeli dan Pahami Syaratnya

DEPOK, iNewsDepok.id - Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok, Indra Gunawan meminta masyarakat untuk jeli dan teliti terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2023. 

Pasalnya, muncul kekhawatiran adanya tindakan oknum yang mengatasnamakan diri dari Kantor Pertanahan dengan ‘menjual’ PTSL untuk kepentingan kotor dan berdampak pada kerugian material masyarakat. 

Baca Juga

Hari Pertama Pelayanan Elektronik di BPN Kota Depok Berjalan Mulus, Ini Komentar Warga

“Agar masyarakat tidak tertipu, pahami syarat-syarat dan lokasi yang telah ditetapkan dalam tahun anggaran dari Kantor Pertanahan Kota Depok, karena tidak semua kelurahan mendapatkan kuota PTSL,” papar Indra Gunawan kepada wartawan, Senin 27 November 2023. 

Ditambahkan Indra, jajaran dan staf BPN Kota Depok kerap mendapatkan pertanyaan dari masyarakat terkait kuota PTSL tahun 2023. 

Kepala BPN Kota Depok Indra Gunawan meminta ASN menjaga netralitas jelang Pilpres 2024. (Ilustrasi: iNewsDepok.id)

“Saya mencontohkan, ada masyarakat yang bertanya tentang program PTSL di Kelurahan Sawangan yang pada tahun 2023. Padahal kuota tahun ini tidak ada,” jelas Indra.

Baca Juga

Sertifikat Lama Ditarik atau Tidak Saat Layanan Elektronik Berlaku? Ini Penjelasan BPN Kota Depok

Untuk mencegah penipuan, Kantor Pertanahan Kota Depok terus memberikan sosialisasi dan edukasi, apa saja syarat PTSL, agar masyarakat tidak terkecoh atau tertipu oleh oknum-oknum yang memanfaatkan program ini untuk keuntungan pribadi. 

“Jika masyarakat tidak jeli, tidak bertanya maka bisa menjadi korban penipuan. Maka tanggung jawab kami memberikan edukasi dan penjelasan rinci tentang PTSL dan kuota pada tahun 2023,” jelasnya. 

PTSL, lanjut Indra Gunawan, sebuah program yang diluncurkan oleh Kementerian ATR/BPN untuk memfasilitasi masyarakat dalam mendapatkan sertifikat tanah. 

Baca Juga

BPN Kota Depok Minta Pemda dan BUMN Percepat Sertifikasi Aset demi Mencegah Sengketa Tanah

PTSL bertujuan untuk mengurangi konflik tanah dan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat untuk menghindari penipuan terkait program ini.

“Oleh karena itu, jika masyarakat ragu datang saja langsung ke Kantor Pertanahan Kota Depok, nanti akan kami sampaikan secara rinci tentang PTSL baik syarat dan ketentuan yang berlaku,” jelas Indra Gunawan.

Kepala BPN Kota Depok Indra Gunawan memberikan pengarahan kepada pejabat di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Depok, Senin (20/11/2023) terkait kinerja khususnya PTSL dan program-program yang menyentuh masyarakat langsung. (Foto BPN Kota Depok)

 Ditegaskannya lagi, PTSL adalah upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah kepada masyarakat. 

Baca Juga

Inilah 6 Area Perubahan Menuju Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi BPN Kota Depok 

Terpisah, Koordinator Substansi Pengukuran dan Kadastral BPN Kota Depok Agus Tresna mengatakan ada 15 kelurahan yang mendapatkan kuota PTSL untuk tahun 2023. 

Program PTSL Tahun 2023 Per Kelurahan: 

1. Rangkapan Jaya Baru
2. Depok Jaya
3. Cilodong
4. Kalibaru
5. Kalimulya
6. Jatimulya
7. Sukamaju
8. Pengasinan
9. Pasir Putih
10. Cimpaeun
11. Cilangkap
12. Pancoran Mas
13. Depok
14. Rangkapan Jaya
15. Mampang. 

BPN Kota Depok terus memantapkan realisasi program PTSL tahun 2023. Rapat dipimpin Kasi Survei dan Pemetaan BPN Kota Depok Yoga Munawar, di aula Kantor Pertanahan Kota Depok, Senin (6/11/2023)

Baca Juga

Ikawati BPN Kota Depok Beri Santunan, Indra Gunawan: Layani Warga Ramadhan Momentum Kumpulkan Pahala

Selanjutnya, untuk kelengkapan syarat mengajukan PTSL, sambung Agus Tresna sangat mudah dan berulangkali disampaikan dalam setiap sosialisasi ke masyarakat. 

“Siapkan saja KTP, KK pemilik tanah, termasuk surat tanah seperti Letter C, akta jual beli, akta hibah, atau berita acara atau pernyataan yang menyebutkan bahwa tanah yang diajukan dalam PTSL tidak sedang bersengketa,” jelas Agus Tresna.

Berikut ini rincian syarat PTSL:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pemilik tanah.

2. Surat tanah, seperti Letter C, Akta Jual-Beli, Akta Hibah, atau Berita Acara Kesaksian.

3. Tanda batas tanah yang terpasang dan sudah disetujui pemilik tanah yang berbatasan.

4. Surat permohonan pengajuan peserta PTSL.

Masyarakat, sambung Agus diharapkan untuk mempersiapkan dokumen-dokumen tersebut sebelum mengajukan program PTSL. 

“Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan dalam dokumen tersebut adalah benar dan akurat untuk menghindari penolakan atau penundaan dalam proses pengajuan,” papar 

Program PTSL ini digulirkan pemerintah untuk membantu penyelesaian sengketa tanah, termasuk di Kota Depok. Oleh karena itu, bagi warga Depok yang belum memiliki sertifikat tanah, disarankan untuk mengikuti program PTSL ini.

Namun, perlu diingat bahwa tidak semua kelurahan mendapatkan kuota PTSL setiap tahunnya. 

“Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mengetahui dan memahami syarat-syarat serta prosedur yang berlaku dalam program PTSL ini untuk menghindari penipuan dan kesalahpahaman,” pungkas Agus Tresna.

Editor : M. Syaiful Amri