Walhi Nilai Kenaikan Tarif KRL Picu Kenaikan Polusi di Jakarta

DEPOK, iNewsDepok.id - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI Jakarta menilai wacana kenaikan tarif transportasi Commuter Line (KRL) dapat memicu kenaikan jumlah polusi udara di Jakarta.

"Masyarakat dibuat berpikir ulang untuk menggunakan kendaraan umum karena tarifnya yang naik. Padahal, kendaraan pribadi menjadi salah satu sumber polusi terbesar di Jakarta," kata aktivis Walhi Jakarta Muhammad Aminullah dalam keterangan yang dikutip Antara di Jakarta, Minggu (1/1/2023).

Aminullah memandang kenaikan tarif KRL Commuter Line bisa menggerus budaya masyarakat untuk tetap menggunakan moda transportasi publik. Apalagi, polusi udara dan kemacetan lalu lintas di Jakarta saat ini masih menjadi masalah pelik yang perlu diselesaikan oleh pemerintah.

Aminullah menambahkan, subsidi tiket KRL Commuter Line bukan hanya soal bantuan bagi masyarakat mampu atau tidak, tapi lebih kepada dukungan bagi pengguna transportasi publik karena para penggunanya telah berperan dalam menekan angka kecelakaan, kemacetan, polusi udara, serta emisi gas rumah kaca.

Ia pun menyarankan agar pemerintah mendukung peran transportasi publik melalui subsidi pengguna kendaraan umum.

"Jakarta sedang bertarung dengan kemacetan dan polusi udara, dan para pengguna transportasi umum telah mengambil peran menjadi salah satu bagian dari pemulihan Jakarta. Sudah sepatutnya pemerintah, khususnya kementerian perhubungan mendukungnya, bukan justru mencabut subsidinya," tegasnya.

Lebih lanjut ia berpendapat daripada mencabut subsidi KRL bagi kalangan berpenghasilan tinggi, pemerintah sebaiknya mencabut subsidi kendaraan listrik pribadi.

Harapannya, subsidi kendaraan listrik nantinya dapat dialihkan pada peningkatan transportasi listrik yang bersifat massal.

Selain tidak menjawab persoalan ketergantungan pada kendaraan pribadi, subsidi kendaraan listrik pribadi hanya akan menambah jumlah kendaraan di jalan raya.

"Sampai saat ini saja, menurut data BPS, angka sepeda motor dan mobil penumpang di Jakarta sudah mencapai 20,66 juta unit," kata Aminullah.

"Pemerintah harusnya fokus pada upaya melepas ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi. Subsidi tiket KRL sudah tepat justru harus ditingkatkan, harusnya subsidi kendaraan listrik pribadi yang harus dipikirkan ulang," imbuhnya.

Editor : M Mahfud