JAKARTA, iNews Depok.id - Komisi III DPR RI mendesak Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membuka secara transparan seluruh fakta di balik skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kerja (raker) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Desakan ini muncul menyusul mencuatnya keterlibatan mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo beserta tiga perwira tinggi Polri lainnya dalam pusaran kasus tersebut.
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman menegaskan seluruh anggota komisi bidang hukum tersebut telah mengonfirmasi kehadiran untuk mengawal jalannya rapat yang dijadwalkan berlangsung selama tiga setengah jam.
“Rapat akan mulai jam 8.30 dan berakhir pukul 12, semua anggota konfirmasi hadir,” ucap Habiburokhman dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).
Menurut Habiburokhman, forum raker menjadi momentum krusial bagi institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menunjukkan akuntabilitas publik. Pihaknya menuntut agar tidak ada informasi yang ditutup-tutupi, terutama mengenai keterkaitan pihak-pihak yang diduga berada di balik operasi ilegal tersebut.
“Hari ini kami minta Kapolri buka semua fakta-fakta soal penyadapan ilegal dan rangkaian perbuatan ilegal kelompok LSP yang diduga saling terkait,” kata dia.
Politisi Partai Gerindra itu memaparkan, dugaan praktik penyadapan ilegal terhadap kepala negara tersebut tidak berdiri sendiri. Berdasarkan informasi yang dihimpun Komisi III, terdapat indikasi pola operasi sistematis dan terstruktur yang dijalankan oleh kelompok tersebut.
“Selain penyadapan diduga ada rangkaian perbuatan ilegal mereka lainnya seperti surveillance ilegal, pembunuhan karakter secara ilegal, pengkondisian opini di media sosial untuk merongrong program pemerintah, penggalangan massa aksi,” ujarnya.
Habiburokhman menilai, rentetan manuver di ruang siber maupun di lapangan tersebut memiliki muara yang sama, yakni melemahkan stabilitas pemerintahan dan mengganggu jalannya roda kepemimpinan nasional.
"Yang intinya bisa membuat presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya," tuturnya.
Atas dasar temuan awal tersebut, Komisi III DPR meminta jajaran Mabes Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Suyudi Ario Seto melakukan pendalaman hukum secara serius dan profesional. Habiburokhman mengingatkan adanya konsekuensi pidana berat menanti para pelaku apabila seluruh dugaan tersebut terbukti secara sah di hadapan hukum.
“Informasi-informasi tersebut harus didalami secara serius. Ketika kemudian terbukti maka ini merupakan bentuk serangan makar sebagaimana diatur di Pasal 160 KUHP,” ucapnya.
Editor : M Mahfud
Artikel Terkait
