DEPOK, iNews Depok. id - Anggota DPRD Depok dari Fraksi PKB, Babai Suhaimi, mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok untuk memberikan penjelasan transparan terkait alokasi anggaran sebesar Rp 73 miliar yang telah digelontorkan untuk pelaksanaan Pilkada 2024. Babai menyoroti minimnya sosialisasi Pilkada yang terlihat di lapangan.
“Saya jadi bertanya-tanya, kenapa sosialisasi Pilkada ini kok sepi sekali? Padahal anggaran yang dialokasikan sangat besar,” ujar Babai dengan nada tegas, Sabtu (12/10/2024).
Babai mengungkapkan keheranannya atas minimnya sosialisasi Pilkada melalui media luar ruang seperti spanduk atau baliho. “Aneh kan, kok gak ada spanduk? Padahal kalau kita alokasikan 10 persen saja dari anggaran itu, bisa jadi ratusan ribu spanduk yang terpasang,” jelasnya.
Politisi PKB ini juga mempertanyakan, informasinya KPU Depok akan menggelar debat kandidat di televisi lokal. “Saya tidak menolak debat kandidat, tapi kenapa harus di Garuda TV? Kok bukan di televisi nasional yang jangkauannya lebih luas?” tanyanya.
Babai menegaskan bahwa DPRD Depok akan segera memanggil KPU untuk meminta penjelasan terkait hal ini. “Kami akan panggil KPUD dalam waktu dekat. Komisi A akan meminta pertanggungjawaban mereka,” tegasnya.
DPRD Depok menilai bahwa minimnya sosialisasi Pilkada dapat berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi lima tahunan ini. “Sosialisasi itu penting agar masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara,” kata Babai.
Babai berharap agar KPU dapat lebih transparan dalam mengelola anggaran Pilkada dan memaksimalkan sosialisasi agar masyarakat dapat ikut serta dalam proses demokrasi.
“Kami ingin agar Pilkada ini berjalan lancar dan sukses. Untuk itu, transparansi dan akuntabilitas sangat penting,” pungkasnya.
Editor : M Mahfud
Artikel Terkait
