JAKARTA, iNewsDepok.id - Praktisi hukum yang juga politisi Partai Golkar Prof Dr Henry Indraguna menilai aksi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang berujung ricuh pada Senin (22/7/2024) malam lalu tersebut lebih mencerminkan pemaksaan kehendak, sekaligus telah mengganggu ketertiban umum.
"Sebaiknya model aksi demontrasi kekerasan tidak boleh lagi dipertunjukkan ke hadapan publik. Sebab, Presiden Joko Widodo sangat lah demokratis. Aksi demontrasi yang mempertunjukkan kekerasan bukan solusi terbaik untuk memecahkan persoalan bangsa dan tantangan ke depan yang lebih rumit dan kompleks," ujar Prof Henry di Jakarta, Sabtu (27/7/2024).
Henry mengingatkan bahwa model aksi kekerasan seperti yang ditunjukkan BEM seluruh Indonesia sama sekali tidak menarik dan justru tidak mendapatkan simpati maupun empati masyarakat.
Bahkan Henry menilai, hal tersebut malah cenderung tidak diatensi dan dicemooh publik karena tidak mencerminkan karakter kaum intelektual yang semestinya yang memiliki ide, gagasan, pemikiran, dan tawaran solusi bagi perbaikan keadaan bangsa.
"Kericuhan yang dibuat BEM SI semakin membuat masyarakat apatis terhadap aksi mereka. Bahkan, masyarakat yang terkena dampak residu dari aksi tersebut malah balik mencemoohnya," ungkapnya.
Pengacara kondang ini juga meminta para mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI tidak terjebak pada permainan elit politik.
Apalagi, imbuhnya, aliansi mahasiswa ini dalam mengkritik kinerja Presiden Jokowi tanpa didasarkan pertimbangan objektivitas, dan cenderung ke arah dekonstruktif.
"Menilai kinerja Presiden Jokowi itu jangan sepotong-sepotong harus satu kesatuan komprehensif. Dengan begitu akan melahirkan penilaian kritis, objektif, konstruktif, dan solutif," tegasnya.
Dia kembali mengingatkan bahwa kinerja Presiden Jokowi sejatinya diakui internasional. Buktinya, Jokowi mendapatkan beberapa penghargaan bergengsi nasional maupun internasional.
"Dunia mengakui keberhasilan Jokowi memimpin Indonesia dan memberikan dampak kepada Indonesia sebagai negara yang disegani dengan bargaining yang tinggi di negara kawasan maupun global," beber Prof Henry.
Dia juga menilai BEM SI tengah terbawa arus permainan politik tingkat tinggi. Hal itu terlihat dalam beberapa isu yang diangkat.
Pertama, menuntut Jokowi untuk tidak cawe-cawe di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Indonesia 2024, setelah tuduhan cawe-cawe Kepala Negara tidak terbukti di Pilpres 2024.
Kedua, mereka menolak segala macam bentuk upaya pembungkaman kebebasan pers.
Ketiga, BEM SI menolak kembalinya Dwi Fungsi TNI Polri
Keempat, mereka menolak melemahkan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berpotensi mengganggu independensi kekuasaan kehakiman.
"Semua isu itu sekarang sedang dimainkan sekelompok orang untuk menyerang Presiden Jokowi lewat keluarganya. Makanya, saya minta BEM SI mengkaji kembali isu-isu tersebut, lebih bijak mengkritisi dengan cara yang elegan, smart, bermartabat dan lebih solutif," tandasnya.
Pengacara senior ini juga menambahkan, jika ada narasi Presiden Jokowi selama memimpin 279 juta penduduk Indonesia ini telah membungkam kebebasan pers. Hal itu adalah sama sekali tidak tepat.
"Presiden Jokowi tidak pernah sekalipun melakukan pembredelan media massa, baik itu cetak, online, radio atau TV," bebernya.
"Pak Jokowi itu orang yang sangat kooperatif dengan pers. Kalau beliau tidak mau jawab ya didiamkan. Bahkan, Jokowi berulang kali dihina, di fitnah, dikambinghitamkan. Tetapi tidak pernah sekalipun memerintahkan penghilangan paksa sebuah berita atau karya jurnalistik yang dilindungi konstitusi. Apalagi, sampai menutup usaha media. Itu jauh dari karakter Pak Jokowi," pungkasnya.
Editor : M Mahfud
Artikel Terkait
