DEPOK, iNews.id - Pada tahun 2021, Pemerintah Kota Depok mengalokasikan pagu anggaran sebesar Rp2,5 miliar untuk dana kelurahan. Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan fisik dan non fisik.
Salah satu kegiatan non fisik adalah Kelurahan Layak Anak. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Penelitian Daerah (Bappeda) Kota Depok, Dadang Wihana mengatakan komitmen Pemkot Depok mewujudkan Kelurahan, Kecamatan dan Kota Layak Anak.
Oleh karena itu, Dadang mengatakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Anak mulai tahun ini masuk dalam proses perencanaan pembangunan kota tahun 2023.
Menurutnya, anak akan terlibat dalam Musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan, sampai kota untuk mengutarakan aspirasi atau ide-ide dalam upaya pemenuhan konvensi hak anak.
"Untuk meningkatkan peran anak dalam perencanaan pembangunan, kebijakan Pemerintah Kota Depok menaikkan level Musrenbang Anak dari level dinas ke kota, ini sudah tercantum dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 101 Tahun 2021 tentang Sinergitas Perencanaan Partisipatif Pembangunan atau SAPA SABA," kata Dadang, setelah Musrenbang Anak di Aula Bank Jabar Banten (BJB), Kamis (23/12/2021).
Dadang mengatakan Musrenbang Anak merupakan inovasi perencanaan pembangunan dan sekaligus sebagai pengakuan pemerintah kota terhadap eksistensi anak di Kota Depok.
Menurutnya, berbagai macam ide yang dimiliki anak-anak harus dikelola dan disalurkan, karena itu adalah bagian dari ekspresi yang tujuan akhirnya juga untuk memenuhi kebutuhan anak.
Lebih lanjut Dadang mengatakan anak adalah aset bangsa di masa depan, maka akses partisipasinya harus dibuka. Mereka menyampaikan ide perencanaan dan pemerintah menyiapkan wadahnya melalui Musrenbang Anak.
“Mereka belajar memimpin dan dipimpin, kita lihat tadi bagaimana anak-anak memimpin sidang, para peserta menyampaikan aspirasi, ide dan gagasannya, ini luar biasa," ucapnya.
Editor : Kartika Indah Kusumawardhani
Artikel Terkait
